Posted by: kiaidelan | March 13, 2008

Gabung Menggabung Menjadi Satu Untuk Elite atau Siapa?

lokakarya-shbj-076.jpgTulisan ini mendadak saya buat. Tujuannya, ben mudah ngomong dan argumentasi tidak lekas hilang dari ingatan. Ya, kala itu saya ngomong di depan kamera Ratih TV (6/3), karena diminta seorang anggota dewan dari PKB Kebumen, untuk urun rembug seputar ide penggabungan Dinas Kimprasda dengan Dinas SDA PE (Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi). Dari pada saya Onani, ngomong sendiri pada acara Surak, saya minta jenengan temeni saya dalam acara tersebut sebagai pembicara ya!” kurang lebih demikian permitaannya kepada saya satu hari sebelumnya (5/3). Berikut catatan singkatnya. selamat membaca dan ngmentari…!

Penggubungan dua SKPD atau lebih sudah meluncur menjadi kebijakan pemerintah. Dalam waktu dekat di Kebumen akan terjadi penggabungan beberapa SKPD. Salah satunya terjadi pada dinas SDA-PE dimerger dengan dinas Kimprasda.

Dua SKPD diatas merupakan dua satuan kerja yang menangani dua bidang yang hampir sama. SDA-PE identik dengan proyek-proyek yang berhubungan dengan pengairan drainase, ditambah soal pertambangan dan pemanfaatan energi. Sedangkan Kimprasda menjadi leading sectornya proyek-proyek berbau fisik yang berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, rumah dan infrastruktur lainnya.

Kembali kepada filosofi negara, bahwa pemerintah dibuat, sebagai representasi negara adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui mekanisme birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Maka penggabungan perangkat negara harus didasarkan pada kebutuhan masyarakatnya. Dengan kata lain digabung atau tidaknya satuan-satuan kerja pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan strategis dalam memenuhi kebutuhan hak dasar warga negara. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kebijakan penggabungan SKPD ini telah mempertimbangkan hal itu?

Paling tidak ada dua tinjauan untuk menjawab pertanyaan diatas. Pertama, dari sisi alokasi anggaran di dua dinas tersebut masih didominasi pos belanja pegawai. Di Dinas Kimprasda total anggaran belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 14.648.581.500,-, (dengan rincian; 6.124.524.000 + 8.524.057.500) . Sementara di Dinas SDA PE, total belanja pegawai dari pos belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 7.179.598.000,- (dengan rincian; 4.725.333.000 + 2.454.265.000,-). Dengan demikian jika digabung tanpa perampingan struktur kepegawaiannya akan memakan total anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 21.828179.500,-1. Hitungan ini masih belum disesuaikan dengan pengeluaran rutin dinas. Kalau demikian adanya, maka disini sama saja tidak ada penggabungan yang mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Kedua, kalau kita cermati rancangan program dan kegiatan kedua dinas tersebut sangat nampak tidak adanya harmonisasi dan perencanaan program yang terpadu. Malahan ada proyek yang seharusnya dilakukan SDA PE menjadi programnya Dinas Kimprasda. Misalnya untuk proyek perencanaan dan rehabilitasi bronjong dan talud pada dinas Kimprasda.

Kalau dirunut sejenak, dua tinjauan ini bersebab pada tidak adanya inisiatif antar dinas dalam menselaraskan program dan kegiatannya pada fase perencanaan dan penganggaran. Masing-masing dinas menjaring usulan, mengklasifikasikan sesuai dengan bidangnya, tanpa adanya permusyawaratan untuk mensistematisir usulan tersebut menjadi suatu program yang terpadu. Harapannya tentu akan mengefektifkan dari sisi alokasi budget maupun kinerjanya.

Pengalaman pada siklus perencanaan dan penggaran 2006 hingga saat ini, dua dinas ini sangat mahal untuk mengakomodir usulan masyarakat yang berangkat dari tahapan perencanaan formal. Sebagian besar usulan yang diusung masyarakat dari bawah akan kandas saat memasuki fase forum SKPD dan seterusnya.

Mendasarkan pada pokok-pokok pikiran diatas yang mungkin terlalu spekulatif, kiranya penulis patut menaruh curiga kalau sebenarnya inisiatif gabung dan tidak menggabungkan masih syarat dengan kepentingan elite birokasi saja. Tinjauan pemenuhan kebutuhan serta pemberian layanan public kepada masyarakat yang berkualitas masih terabaikan.

Bagaimanapun inisiatif merger antar SKPD akan berdampak pada hal-hal seperti; pertama, keterjebakan birokrasi dalam tawar menawar atau lobi-lobi posisi dan jabatan. Kalau penggabungan boleh diartikan penyatuan maka akan ada pereduksian terhadap suatu fungsi dan posisi. Dengan demikian akan meniadakan fungsi dan status lama. Kedua, proses adaptasi baik secara emosional pegawai, managemen dan administrasional dua lembaga tersebut akan memperlambat kinerja yang berdampak pada berkurangnya kualitas layanan public yang diselenggarakannya. Ketiga, jika penggabungan dua institusi tersebut masih berbeda gedung dengan jarak yang jauh yang satu di Jl. Sarbini yang satunya lagi di Jl. Pahlawan, akan mempengaruhi pengeluaran operasional kantor, memperlambat koordinasi.

Maka dari itu, disini penulis tidak melihat pada sisi untung dan rugi tetapi melihat pada aspek seberapa efektifkah kerja-kerja dua institusi tersebut sebagai pelayan public baik saat digabung atau tidak digabung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diolah dari APBD 2008 Kabupaten Kebumen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: