Tulisan yang akan Anda simak memang sudah dimuat di website-nya Indipt dan diangkat sebagai berita di harian Suara Merdeka. Saya lupa edisinya. Tulisan ini saya angkat dari pengalaman melihat perpustakaan daerah yang memprihatinkan. Miskin Buku dan miskin inovasi untuk menumbuhkan minat baca masyarakat Kebumen.

Aktifitas membaca merupakan salah satu pilar yang akan menjamin cerdasnya masyarakat. Pendirian sekolah-sekolah baru sekarang menjadi trend masyarakat negara (pemerintah) dan masyarakat sipil (swasta). Secara ideal pendirian sekolah pastilah ditujukan untuk membangun kecerdasan masyarakat sebagai diamanatkan dalam pembukaan UUD 45.

Salah satu upaya yang digalakkan pemerintah Kebumen dalam merangsang daya minat baca masyarakat yaitu dengan penyediaan perspustakaan beserta buku-bukunya. Di Kebumen memang telah berdiri lama perpustakaan daerah. Berada di jantung kota, di sekitar arena bertemuanya publik gedung itu berdiri yakni di area alun-alun Kebumen.

Untuk memperluas jangkaun pelayanan pada masyarakat dalam hal akses baca, strategi lain yang ditempuh melalui perpustakaan keliling. Harapannya tentu masyarakat, khususnya yang jauh dari perpustakaan daerah, tidak akan repot-repot lagi pergi ke pusat kota hanya untuk meminjam satu buku misalnya. Perpustakaan keliling akan berkunjung daeri satu daerah ke daerah lain. Dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

Perpustakaan daerah sebetulnya menjadi variable yang tidak kalah pentingnya dengan peran Bupati sekalipun. Karena ia menyediakan bermacam-macam menu pengetahuan yang tentu akan kian mengangkat harkat dan martabat masyarakat meski dengan supay ilmu dan pengetahuan. Dengan informasi masyarakat akan terbuka cakrawala berpikirnya. Dan saya yakin akan memberikan kontribusi penting bagi kemajuan kabupaten Kebumen.

Mengaitkan antara Bupati dengan perpustakaan memang terlampau mengada-ada mungkin. Namun tidak ada salahnya saya mengaikan agar relasi itu ada. Tapi bukan mengada-ada. Bupati sebagai pengegang kendali kebijakan merupakan penentu diperhatikan tidaknya aset daerah tersebut.

Pengalaman beberapa kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Meski hanya sekedar iseng ingin baca-baca saya terkesan dengan peleyanan perpustakaan daerah yang sangat minim. Ukuran minimalnya terletak pada segi tersedianya buku-buku sebagai referensi pembaca. Meski jumlahnya belum mencapai ribuan, buku-buku di perpustakaan tersebut nyaris tidak pernah ada pembaharuan. Padahal kita tahu perkembangan dan peredaran buku-buku baru selalu bertambah dan bervareatif dari segi content-nya. Artinya semakin banyak buku yang beredar tentu semakin banyak pula khasanah pengetahuan dan infrormasinya. Nah, kondisi perpustakaan daerah saat ini sangat memprihatinkan. Terakhir saya mencari referensi buku tentang sejarah Kebumen. Saya terheran-heran. Mengapa sekelas perpustakaan daerah mempunyai sebuah buku tentang sejarah Kebumen. Satu-satunya buku tentang sejarah Kebumen yang dimiliki lembaga tersebut pun dalam kondisi foto copy-an, dan terkesan lusuh. Sudah demikian, waktu mau saya pinjam, petugasnya me-warning ‘tolong mas jangan dipinjam ya, cukup baca disini, karena hanya ada satu”.

Melihat kondisi perpustakaan yang memprihatinkan seharusnya, pihak pemkab sensitif dan responsif. Pemkab harus lebih cerdas dalam membaca tingkat kapasitas intelektual masyarakatnya yang memang belum tergali dan dikelola. Dengan mengambil sample bahwa kebumen banyak melahirkan tokoh-tokoh politik, jurnalis, intelektual sampai pengusaha, dan Kebumen ternyata juga banyak menyimpan para penulis hingga seniman yang tak pernah lepas dari budaya baca. Sampel ini menunjukan bahwa masyarakat lainnya juga mempunyai potensi yang tidak kalah besar. Hanya menurut saya pemkab tidak bisa menangkap serta menjalankan konsep pemberdayaan dari potensi tersebut.

Menengok dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 yakni dengan kode rekening 21.02 terdapat alokasi dana untuk mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan sebesar Rp. 10.000.000,-. Bentuk iplementasi dari program tersebut, menurut dokumen tersebut yaitu supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustkaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

Inisiatif lain dari perintah untuk menunjang itu juga terlihat pada program dengan kode rekening 16.12 yakni program pembangunan perpustakaan sekolah. Besarnya pos anggaran pada program ini sebesar 2.835.605.000,- dengan rincian sebagai berikut; kode rekening 5.2.1. belanja pegawai untuk honorarium PNS sebesar Rp. 55.000.000,-, kode rekening 5.2.2. yakni belanja barang dan jasa sebesar 84.880.000,- untuk perincian belanja bahan pakai habis (kode rekening 5.2.2.01.) Rp. 84.880.000,-, belanja jasa kantor (kode rekening 5.2.2.03) Rp. 6.175.000,-, belanja cetak dan penggandaan (kode rekening 5.2.2.06) Rp. 3.978.000,-, belanja makanan dan minuman (kode rekening 5.2.2.11) Rp. 2..328.000,-, belanja perjalanan dinas (kode rekening 5.2.2.15) Rp. 17.540.000,-, serta belanja pihak ke tiga (kode rekening 5.2.2.18) Rp. 50.000.000,-. Program ini diperkuat dengan anggaran Belanja Modal (kode rekening 5.2.3.) Rp. 2.695.725.000,- yang meliputi belanja modal pengadaan perlengkapan kantor (kode rekening 5.2.3.26) Rp. 19.000.000,-, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan (kode rekening 5.2.3.26) Rp. 2.648.725.000,- dan belanja modal pengadaan buku/kepustakaan (kode rekening 5.2.3.27) Rp. 28.000.000,-.

Yang jadi persoalan bukan melulu terletak pada besarnya nominal anggarannya. Namun lebih terletak pada realisasi kebijakan tersebut. Pertama, secara umum paradigma pemerintah masih mengutamakan kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan dalam padangan saya sama dengan meletakkan masyarakat sebagai obyek.Lebih disayangkan bentuk pembinaan, vareasinya selalu dalam penyelenggaraan seminar yang sifatnya teoritis dan konseptual. Kedua, rendahnya minat baca masyarakat selalu menjadi argumentasi yang seolah-olah menyalahkan masyarakat. Ketiga, Ternyata dipihak lain, pemerintah tidak membarenginya dengan program berikut impelentasinya yang partisipatif. Golongan masyarakat mana sih yang minat bacanya rendah? Alih-alih masyarakat miskin menjadi sasarannya. Karena terbelit masalah ekonomi akhirnya berdampak pada rendahnya minat baca. Artinya saat minat baca masyarakat yang rendah dijadikan pijakan tercovernya program tersebut diatas, seharusnya pada proses pembuatan program tersebut kelompok sasaran juga dilibatkan. Yang keempat akhirnya, pamerintah tidak berhasil melakukan atau bahkan tidak pernah melakukan pemetaan tentang kelompok berminat baca rendah tersebut.

Melihat kondisi perpustakaan umum yang sedemikian rupa, pengadaan buku menjadi salah satu prioritas. Untuk merangsang tumbuhnya minat baca tidak cukup menggantungkan pada kegiatan pembinaan. Mungkin, penyediaan buku-buku baik, berbobot dan mengikuti konteks akan semakin memprovokasi masyarakat agar gemar membaca.

Demikian pula pada proyek pembangunan perpustakaan sekolah minimal ada dua hal yang perlu kita sorot. Pertama, dari sisi skema distribusi anggaran, masing-masing sekolah, sesuai dengan kebijakan anggaran yang ada mendapat alokasi anggaran melalui proyek Dana Alokasi Sekolah yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, perpustakaan tentunya merupakan bagian dari usulan proyek yang bisa dicover dalam DAS. Artinya dari sisi signifikansi atau efektifitas dan kemanfaatan program pembangunan perpustakaan sekolah rawan pemborosan anggaran. Mengapa harus ada skema program pembangunan perpustakaan sekolah. Kedua, besarnya anggaran, proyek ini tentu mengundang banyak kompetitor (baca; kontraktor) berebut kua anggaran tersebut. kalau proyek ini benar-benar terealisasi dalam APBD 2007 nanti, maka pelelangan harus dilakukan secara terbuka. Disini selaku pemenang tender pihak kontraktor juga harus fair dan proporsional dalam mengelola dan pembangunannya.

Disini, kalau tidak cermat, juga anggaran pengadaan buku terjebak dalam permainan mekanisme pengadaannya. Artinya buku-buku yang dibeli nanti tidak sesuai dengan harapan ideal, karena pengelolaan keuangan yang syarat dengan praktek korupsi dan lain sebagainya.

Perhatian pemerintah pada Perpustakaan Daerah dibawah naungan satker P dan K, terkesan berbeda dengan perhatiannya selama ini pada Ratih TV maupun In FM dan Press Center yang selam ini mengurusi sirkulasi informasi tentang Kebumen di bawah satker yang berbeda. Di dinas PDE plotting anggaran pada program dengan kode rekening 01.17. yakni penyediaan makanan dan minuman sebesar 240.550.000,-. Anggaran yang sekedar untuk mengisi perut aparatus negara ini tidak sebanding dengan anggaran yang diperuntukkan pada pemberdayaan kecerdasan masyarakat melalui program penguatan perpustakaan tadi yang hanya Rp. 10.000.000,-.

Mobil perpustakaan Keliling yang Mangkrak

Kalau anda bermain atau paling tidak melintas di belakang kantor setda Kebumen, pasti akan akan bertemu dengan seonggok mobil bercat biru. Disamping kanan dan kiri mobil, bertulisakan perpustakaan keliling. Besi tua tersebut mulai mengarat, cat mengelupas dan tentunya buku-buku di dalamnya pun entah kemana rimbanya. Mobil tersebut sepertinya sudah berstatus barang rongsokan. Apa para aparat pemerintah tidak risih setiap hari melihat mobil itu?.

Menengok kembali pada saat saya duduk di bangku SD, mobil ini masih mau berkeliling. Beberapa taman saya juga agak aktif meminjam buku. Kalau sekarang tidak bisa beroperasi, berarti ada yang perlu kita pertanyakan dari segi anggarannya. Karena, agar tetap bisa beroperasi mobil itu memerlukan alokasi dana. Masa anggaran untuk perjalanan mobil dan motor dinas saja mampu. Kok mobil perpustakaan keliling saja sampai mangkrak.

Mobil perpustakaan keliling yang mangkrak merupakan salah satu contoh keteledoran pemkab dalam memelihara asetnya sendiri. Keteledoran ini tentunya dikarenakan pengelolaan managemen yang tidak profesional. Akibatnya pemborosan anggaran terjadi. Uang rakyat tidak digunakan sesuai dengan amanatnya. Saya kira pemerintah perlu melakukan beberapa antisipasi. Diantaranya, pertama melakukan pemetaan atau pendataan tentang aset aset daerah berupa kendaraan dinas. Berapa sih kendaraan dinas yang masih layak pakai, perlu diservice atau bahkan sudah merongsok. Kedua, tuntutan dari kalangan tertentu, mungkin dari kalangan birokrat sendiri, yang menghendaki plat kendaraan (mobil dan motor) dihitamkan. Dengan kata lain ada keinginan untuk mejadikan kendaraan dinas sebagai hak milik pribadi. Seperti yang terjadi di Temanggung banyak kades yang akan purna tugas menuntut motor dinasnya menjadi milik mereka. Ketiga, membuat perencanaan atau konsep bagaimana mengantasipasi bahkan bagaimana memanfaatkan kendaraan-kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai.